Analisis Model Hukum Responsif dalam Perizinan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung - Fathoni, Fathoni; Syamsu, Syamsir; Yanis, Adam Muhammad; Zaqi, M. Ilham Ibnu (Jurnal Penelitian Inovatif, 2025)
Penelitian ini menganalisis paradoks kebijakan antara perizinan lingkungan sebagai instrumen pengendalian dan kebijakan kemudahan investasi dalam kerangka desentralisasi di Provinsi Lampung. Berdasarkan analisis data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP (2020-2024), ditemukan korelasi negatif antara peningkatan jumlah izin dengan penurunan indeks kualitas lingkungan, yang menjadi dasar penyusunan model hukum responsif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis teoritis dan konseptual yang komprehensif. Teori hukum responsif Nonet dan Selznick (1978) digunakan untuk memahami akar ketegangan struktural yang menyebabkan paradoks multidimensional. Temuan utama mengungkapkan korelasi negatif signifikan (-0,87) antara peningkatan jumlah izin lingkungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai kontribusi konstruktif, penelitian ini merumuskan model konseptual perizinan lingkungan yang responsif yang dibangun atas lima pilar fundamental: integrasi kebijakan, diferensiasi prosedural, partisipasi inklusif, monitoring adaptif, dan kapasitas institusional. Model yang dihasilkan dapat menjadi referensi reformasi perizinan lingkungan daerah berbasis prinsip hukum responsif untuk mendukung pencapaian target SDGs.