Analisis Yuridis Tanggung Jawab PT. Taspen (Persero) Atas Keterlambatan Pembayaran Pensiunan PNS
DOI:
https://doi.org/10.54082/jupin.2390Kata Kunci:
Keterlambatan, Pensiun, PNSAbstrak
Pembayaran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hak normatif yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih sering terjadi keterlambatan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi mengenai sistem dan mekanisme pembayaran pensiun PNS serta bentuk tanggung jawab hukum pihak pengelola dana pensiun atas keterlambatan pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pensiun melibatkan koordinasi antara instansi asal PNS, PT Taspen (Persero), dan pemerintah sebagai penyedia anggaran. Keterlambatan pembayaran umumnya disebabkan oleh faktor administratif, teknis, dan koordinasi antar lembaga. Tanggung jawab hukum atas keterlambatan bersifat fungsional dan belum diikuti dengan pengaturan sanksi yang tegas. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pensiunan belum optimal karena belum adanya mekanisme ganti rugi yang jelas.
Referensi
Astuthy, R. T., Ulfah, A., & Universitas Muslim Indonesia. (2024). Analysis of the perspective on pension fund management: From pay-as-you-go to fully funded systems. Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA), 4(2), 1–15.
Asuransi, T., Kesehatan, D., Taspen, P. T., & Mataram City. (2025). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang kesejahteraan dan program jaminan sosial bagi ASN di PT Taspen Kota Mataram. Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, 1(1), 1–10.
Dewi, N. M. A. K. (2025). Sistem akuntansi pembayaran pensiun aparatur sipil negara (ASN) yang sudah memasuki batas usia pensiun (BUP) pada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar [Tugas akhir, Politeknik Negeri Bali].
Fathi’a. (2021). Prosedur pembayaran dana pensiun PT Taspen (Persero) kantor cabang Pekalongan [Tugas akhir, Universitas Diponegoro].
Fatichadiasty, F. (2020). Reformasi sistem pensiun pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara guna mewujudkan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil. Jurnal Hukum, 26(28), 162–175.
Hamdani, Mardania, D. N., Ambarini, N. S. B., & Susetyanto, J. (2025). Efektivitas aplikasi Taspen otentikasi dalam pemenuhan hak penerima dana pensiun di PT Bank Mandiri Taspen Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Kutei, 24(1), 22–36.
Mardania, D. N., Ambarini, N. S. B., Susetyanto, J., & Hamdani. (2025). Efektivitas aplikasi Taspen Otentikasi dalam pemenuhan hak penerima dana pensiun di PT Bank Mandiri Taspen Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Kutei, 24(1), 22–36.
Nasution, R. S., Tarigan, P., Siregar, L., & Efendi. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada PT Taspen (Persero) cabang Pematangsiantar. Jurnal Sultanist, 2(2), 30–36.
Nasution, R. S., Tarigan, P., Siregar, L., & Efendi. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada PT Taspen (Persero) cabang Pematangsiantar. Jurnal Sultanist, 2(2), 30.
Politeknik STIA LAN Makassar. (n.d.). BKPSDM Kabupaten Barru. https://eprints.stialanmakassar.ac.id
PT Taspen (Persero). (2026). Regulasi. https://taspen.co.id/tentang-taspen/regulasi
PT Taspen (Persero). (2026). Sejarah. https://taspen.co.id/tentang-taspen/sejarah
Sekretaris Perusahaan PT Taspen. (2025). Autentikasi Taspen lebih mudah tanpa login, tanpa register. https://share.google/GHCVctHa8Ttc1QdnF
Simanjuntak, K., et al. (2020). Efektivitas sistem pencairan dana atas pembayaran tunjangan pensiun pegawai negeri sipil pada PT Taspen (Persero). Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 1, 1–10.
Tengku Adil Fitrah. (2021). Pelaksanaan tugas belajar pegawai negeri sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Tengku Ayu Atika. (2014). Prosedur penerbitan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil pada badan kepegawaian daerah Deli Serdang. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2(1), 18–29.
Udo, J. (2026, Maret 31). Resmi dari Taspen, ini yang harus dilakukan jika gaji pensiunan PNS terlambat. Netralnews. https://www.netralnews.com/resmi-dari-taspen-ini-yang-harus-dilakukan-jika-gaji-pensiunan-pns-terlambat/SnVLZVY0OWhyckxrbUh1SHAyS3Ntdz09
Vincen, I. S., Frederik, W. A. P. G., & Sondakh, J. (2023). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam pelayanan dana pensiun pada pesertanya. Journal UNSRAT, (11).
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Shindy Dwianisa, Yuli Anggraini, Desi Hafizah, Iskandar
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
