Analisis Tematik Komunikasi Politik Presiden Prabowo Subianto tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Penulis

  • Patresia Theodora Simbolon Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Raja Oloan Tumanggor Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Bunga Azzahra Suryadi Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Flowrench Tabitha Lembong Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Leony Elvina Nathanial Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Fazle Mawla Kaykaus Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.54082/jupin.2827

Kata Kunci:

analisis tematik, demokrasi, kebakaran hutan dan lahan, komunikasi politik, Prabowo Subianto

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 menuntut komunikasi pemerintah yang dapat diperiksa, ditanggapi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto tentang karhutla berdasarkan prinsip transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik terhadap 21 peristiwa komunikasi pada 22 Agustus hingga 24 September 2026 yang terdokumentasi dalam 43 dokumen berita, siaran pers, dan dokumen resmi. Peristiwa tersebut dipilah menjadi sembilan peristiwa yang memuat pernyataan langsung Presiden, tujuh keterangan pejabat atau lembaga mengenai arahan dan tindakan pemerintah, serta lima respons masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan langsung Presiden lebih banyak berada pada tingkat arah dan klaim umum; angka yang disebut Presiden berasal dari laporan lembaga dan disampaikan tanpa rujukan sumber data. Responsivitas tampak pada tuntutan penegakan hukum dan masukan pakar, tetapi tanggapan atas layanan kesehatan korban asap dan kritik tata kelola perizinan belum ditemukan dalam dokumen yang dianalisis. Akuntabilitas memiliki dasar formal melalui instruksi tertulis, namun pertanggungjawaban lebih diarahkan kepada korporasi dan tindak lanjutnya dijelaskan pejabat lain dengan tingkat keterbukaan yang tidak seragam. Keterlibatan warga terdampak terbatas pada edukasi satu arah yang menempatkan praktik warga sebagai masalah, sedangkan konsultasi yang memengaruhi keputusan berlangsung bersama pakar. Penelitian ini berkontribusi dengan menyusun indikator yang dapat digunakan untuk menilai komunikasi pemerintah dalam krisis lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernyataan pemimpin perlu dibedakan dari tindakan lembaga, karena ketegasan retorika belum tentu mencerminkan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Referensi

Alexandra, P. C., Herdiansyah, H., & Yulianto. (2026). Peat fires in Indonesia: A socio-ecological synthesis based on a literature review of management approaches. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 32(2), 147–162. https://doi.org/10.7226/jtfm.32.2.147

Al Hakim, T. (2026, 25 Agustus). Prabowo harap karhutla Sumatra-Kalimantan tuntas dalam 1-2 pekan. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/114073/prabowo-harap-karhutla-sumatra-kalimantan-tuntas-dalam-1-2-pekan

Ananda, A. (2026, 16 September). Menhut: Izin 26 perusahaan dibekukan terkait karhutla. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5743396/menhut-izin-26-perusahaan-dibekukan-terkait-karhutla

Anggrainy, F. C. (2026a, 9 September). Prabowo terbitkan Inpres larangan buka lahan dengan membakar. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8655506/prabowo-terbitkan-inpres-larangan-buka-lahan-dengan-membakar

Anggrainy, F. C. (2026b, 24 September). Cegah karhutla, Prabowo bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8677824/cegah-karhutla-prabowo-bentuk-badan-pengelolaan-gambut-dan-mangrove-nasional

Ardiyanto, E., & Melisa, R. S. (2025). Analisis strategi komunikasi politik mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap 2025. Jurnal Heritage, 13(1), 17–33. https://doi.org/10.35891/heritage.v13i1.6132

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Asmaaysi, A. (2026, 17 September). Prabowo terima laporan 95 perusahaan sengaja bakar hutan demi lahan. Harian Jogja. https://news.harianjogja.com/r-1271645/prabowo-terima-laporan-95-perusahaan-sengaja-bakar-hutan-demi-lahan

Ayuningtyas, A. D. (2026a, 11 September). Walhi setor nama ratusan perusahaan terkait kebakaran hutan ke Prabowo. Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/6aa3b9c0b2fe2/walhi-setor-nama-ratusan-perusahaan-terkait-kebakaran-hutan-ke-prabowo

Ayuningtyas, A. D. (2026b, 18 September). Warga Kalbar gugat pemerintah soal karhutla, tuntut status bencana nasional. Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6aad08030c6bc/warga-kalbar-gugat-pemerintah-soal-karhutla-tuntut-status-bencana-nasional

Ayuningtyas, A. D. (2026c, 22 September). Raja Juli cabut izin 5 perusahaan buntut karhutla di Kalimantan. Katadata. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ab1de94d3dc8/raja-juli-cabut-izin-5-perusahaan-buntut-karhutla-di-kalimantan

Ayuningtyas, A. D. (2026d, 16 Oktober). DPR desak Prabowo buka data perusahaan yang terlibat kebakaran hutan. Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6ad1fc73cf849/dpr-desak-prabowo-buka-data-perusahaan-yang-terlibat-kebakaran-hutan

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. Qualitative Psychology, 9(1), 3–26. https://doi.org/10.1037/qup0000196

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke’s approach to reflexive thematic analysis. Quality & Quantity, 56(3), 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

CNN Indonesia. (2026, 8 September). Prabowo ultimatum korporasi biang kerok karhutla: Ini sudah kelewatan. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260908070811-32-1401267/prabowo-ultimatum-korporasi-biang-kerok-karhutla-ini-sudah-kelewatan

Edwards, S. A., & Heiduk, F. (2015). Hazy days: Forest fires and the politics of environmental security in Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 34(3), 65–94. https://doi.org/10.1177/186810341503400303

Erfanisa, F. (2026, 14 September). Prakiraan cuaca Indonesia sepekan periode 15–21 September 2026: Atmosfer kering mendominasi, karhutla dan asap meluas, tetap waspada hujan lokal dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. https://www.bmkg.go.id/cuaca/potensi-hujan-sepekan/prakiraan-cuaca-indonesia-sepekan-periode-15-21-september-2026-atmosfer-kering-mendominasi-karhutla-dan-asap-meluas-tetap-waspada-hujan-lokal-dan-angin-kencang-di-sebagian-wilayah-indonesia

Evandio, A. (2026, 25 September). Prabowo soroti karhutla di lahan gambut, korporasi & oknum pembakar akan diselidiki. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20260925/15/2007358/prabowo-soroti-karhutla-di-lahan-gambut-korporasi-oknum-pembakar-akan-diselidiki

Greenpeace Indonesia. (2026, 22 September). Warga sesak karena kabut asap, namun pemerintah gagal paham akar masalah karhutla gambut [Siaran pers]. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/67885/warga-sesak-karena-kabut-asap-namun-pemerintah-gagal-paham-akar-masalah-karhutla-gambut/

Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger & F. Lawrence, Penerj.). MIT Press. (Karya asli diterbitkan 1962)

Havip, F. A., Perbawasari, S., & Rahmat, A. (2023). Dinamika komunikasi mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan pemerintah dan masyarakat. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 10(2), 705–712. https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4597

Hayat, M. A., Atmaja, R. T., Nainggolan, H., Fakhriannoor, P. R., & Maulana, M. A. (2026). Analisis retorika politik dan figurative language Presiden Prabowo dalam pidato Sidang Umum PBB. Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA, 18(1), 17–22. https://doi.org/10.33221/jikom1.v18i01.491

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (2026).

Jannah, R. (2026, 21 September). Walhi soroti narasi “terorisme ekologi” dalam penanganan karhutla. NU Online. https://nu.or.id/nasional/walhi-soroti-narasi-terorisme-ekologi-dalam-penanganan-karhutla-0953D

Jati, G. P., & Husein, R. (2025). Discourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in Jambi, Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(3), 687–702. https://doi.org/10.26618/ojip.v15i3.19365

Kementerian Kehutanan. (2026, 18 Agustus). Menhut paparkan kesiapsiagaan pengendalian karhutla 2026 di tengah ancaman El Nino ekstrem. https://www.kehutanan.go.id/news/menhut-paparkan-kesiapsiagaan-pengendalian-karhutla-2026-di-tengah-ancaman-el-nino-ekstrem

Kementerian Sekretariat Negara. (2026a, 7 September). Presiden Prabowo perintahkan pengusutan dugaan kesengajaan pembakaran hutan dan lahan. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perintahkan_pengusutan_dugaan_kesengajaan_pembakaran_hutan_dan_lahan

Kementerian Sekretariat Negara. (2026b, 23 September). Presiden Prabowo pantau penanganan karhutla, sisa 209,78 hektare terus dipadamkan. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_pantau_penanganan_karhutla_sisa_20978_hektare_terus_dipadamkan

Kementerian Sekretariat Negara. (2026c, 24 September). Presiden Prabowo putuskan bentuk BPGMN, perkuat pencegahan karhutla dari desa. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_putuskan_bentuk_bpgmn_perkuat_pencegahan_karhutla_dari_desa

Laebens, M. G., & Lührmann, A. (2021). What halts democratic erosion? The changing role of accountability. Democratization, 28(5), 908–928. https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1897109

Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. Democratization, 28(1), 161–178. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649

Mufarida, B. (2026, 24 Agustus). Prabowo siapkan 1.000 perwira TNI-Polri tangani karhutla di Sumatera. IDX Channel. https://www.idxchannel.com/news/prabowo-siapkan-1000-perwira-tni-polri-tangani-karhutla-di-sumatera

Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep komunikasi Jurgen Habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(1), 51–64. https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/6067

Nafian, M. I. (2026a, 4 September). Walhi minta negara dan korporasi tanggung jawab soal karhutla. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/walhi-minta-negara-dan-korporasi-tanggung-jawab-soal-karhutla-00-rgfwk-m60bq8

Nafian, M. I. (2026b, 24 September). Prabowo bahas mitigasi karhutla, undang ahli hingga rencana masukan ke pelajaran. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/prabowo-bahas-mitigasi-karhutla-undang-ahli-hingga-rencana-masukan-ke-pelajaran-00-rgfwk-wgk3nz

Nafian, M. I. (2026c, 25 September). Prabowo sebut ada Perda penipu soal mitigasi karhutla. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/prabowo-sebut-ada-perda-penipu-soal-mitigasi-karhutla-00-rgfwk-5rrm2s

Nugraha, F. (2026, 24 Agustus). President instructs West Kalimantan gov’t to repeal regulation permitting land clearing by burning. Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/read/NnjCWzPg-president-instructs-west-kalimantan-gov-t-to-repeal-regulation-permitting-land-clearing-by-burning

Purnomo, E. P., Ramdani, R., Agustiyara, Nurmandi, A., Trisnawati, D. W., & Fathani, A. T. (2021). Bureaucratic inertia in dealing with annual forest fires in Indonesia. International Journal of Wildland Fire, 30(10), 733–744. https://doi.org/10.1071/WF20168

Purnomo, E. P., Zahra, A. A., Malawani, A. D., & Anand, P. (2021). The Kalimantan forest fires: An actor analysis based on Supreme Court documents in Indonesia. Sustainability, 13(4), Article 2342. https://doi.org/10.3390/su13042342

Putra, F. F. S. (Ed.). (2026a, 24 Agustus). Karhutla di Riau turun dari 16.000 jadi 900 hektare, Prabowo: Terima kasih. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/113936/karhutla-di-riau-turun-dari-16000-jadi-900-hektare-prabowo-terima-kasih

Putra, F. F. S. (Ed.). (2026b, 24 September). Daftar pakar yang diundang Prabowo untuk bahas mitigasi karhutla. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/117329/daftar-pakar-yang-diundang-prabowo-untuk-bahas-mitigasi-karhutla

Putra, F. F. S. (Ed.). (2026c, 24 September). Menhut Raja Juli: Presiden Prabowo concern pada persoalan karhutla di lahan gambut. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/117333/menhut-raja-juli-presiden-prabowo-concern-pada-persoalan-karhutla-di-lahan-gambut

Ramdani, R., & Mustalahti, I. (2023). Collaborative everyday adaptation to deal with peatland fires: A case study on the east coast of Sumatra, Indonesia. Ecology and Society, 28(3), Article 12. https://doi.org/10.5751/ES-14263-280312

Ramadhan, F. (2026, 3 September). Hotspot karhutla fluktuatif, Kemenhut tekankan pentingnya ground check. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/929425/hotspot-karhutla-fluktuatif-kemenhut-tekankan-pentingnya-ground-check

Rivaldi, M. A. (2026, 10 Agustus). Kepala BNPB hadiri rakor penanganan karhutla, pemerintah perkuat operasi darat hadapi puncak risiko Agustus–September. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://www.bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-hadiri-rakor-penanganan-karhutla-pemerintah-perkuat-operasi-darat-hadapi-puncak-risiko-agustusseptember

Riyandanu, M. F. (2026a, 9 September). Prabowo perketat aturan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Katadata. https://katadata.co.id/berita/nasional/6aa15d12588ef/prabowo-perketat-aturan-pembukaan-lahan-dengan-cara-dibakar

Riyandanu, M. F. (2026b, 23 September). Prabowo gelar rapat karhutla, 209,78 hektare masih proses pemadaman. Katadata. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ab3cd8f46ef9/prabowo-gelar-rapat-karhutla-209-78-hektare-masih-proses-pemadaman

Rizano, F. (2026, 19 September). Soal karhutla, Walhi laporkan 47 perusahaan Riau ke Presiden Prabowo. IDN Times Sumut. https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/soal-karhutla-walhi-laporkan-47-perusahaan-riau-ke-presiden-prabowo-00-3wv1s-v4yl4p

Rizky, A. T. J., Harris, E. A., & Soekarno, Z. P. (2023). Analisis komunikasi politik Prabowo Subianto di media sosial menjelang kontestasi pemilihan presiden 2024. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), 2, 673–680. https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/845

Robins, L., van Kerkhoff, L., Rochmayanto, Y., Sakuntaladewi, N., & Agrawal, S. (2022). Knowledge systems approaches for enhancing project impacts in complex settings: Community fire management and peatland restoration in Indonesia. Regional Environmental Change, 22, Article 100. https://doi.org/10.1007/s10113-022-01960-w

Rochman, F. (2026a, 23 September). Prabowo pantau penanganan karhutla, sisa 209 hektare terus dipadamkan. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5754757/prabowo-pantau-penanganan-karhutla-sisa-209-hektare-terus-dipadamkan

Rochman, F. (2026b, 25 September). Prabowo tegaskan hormat kepada pakar. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5758591/prabowo-tegaskan-hormat-kepada-pakar

Rosianty, Y., Syahroni, S. H., & Meysari, W. (2026). Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Sylva: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan, 15(1), 84–92. https://doi.org/10.32502/sylva.v15i1.11515

Rossa, V., & Ardiansyah, N. (2026, 17 September). Tak ada toleransi, Prabowo perintahkan cabut izin dan usut pidana korporasi penyebab karhutla. Suara.com. https://www.suara.com/news/2026/09/17/094633/tak-ada-toleransi-prabowo-perintahkan-cabut-izin-dan-usut-pidana-korporasi-penyebab-karhutla

Roziqin, A., Mas’udi, S. Y. F., & Sihidi, I. T. (2021). An analysis of Indonesian government policies against COVID-19. Public Administration and Policy, 24(1), 92–107. https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0039

Safitri, E. (2026, 23 Agustus). Prabowo soal penanganan karhutla Kalimantan: Semua perlengkapan dipenuhi. detikSumut. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8630446/prabowo-soal-penanganan-karhutla-kalimantan-semua-perlengkapan-dipenuhi

Santoso, B., & Weadcaksana, H. A. (2026, 22 September). Terorisme ekologi ala Prabowo, mampukah setop karhutla di Indonesia? Suara.com. https://www.suara.com/news/2026/09/22/182617/terorisme-ekologi-ala-prabowo-mampukah-setop-karhutla-di-indonesia

Sekretariat Kabinet. (2026a, 24 Agustus). Presiden Prabowo pastikan karhutla Riau dituntaskan, 15.000 hektare berhasil ditangani. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-pastikan-karhutla-riau-dituntaskan-15-000-hektare-berhasil-ditangani/

Sekretariat Kabinet. (2026b, 24 Agustus). Presiden Prabowo tekankan tindakan dini, edukasi, dan penegakan hukum dalam pencegahan karhutla. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tekankan-tindakan-dini-edukasi-dan-penegakan-hukum-dalam-pencegahan-karhutla/

Sekretariat Presiden. (2026, 24 Agustus). Dari Kalimantan ke Sumatra, Presiden Prabowo terus kawal penanganan karhutla [Siaran pers]. https://presidenri.go.id/siaran-pers/dari-kalimantan-ke-sumatra-presiden-prabowo-terus-kawal-penanganan-karhutla/

Setiawan, A. (2026, 7 September). Hadapi puncak karhutla 2026, pemerintah perkuat sinergi dengan pemegang HGU. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://www.bnpb.go.id/berita/hadapi-puncak-karhutla-2026-pemerintah-perkuat-sinergi-dengan-pemegang-hgu

Soeharno, A., Thamrin, M., & Siswanto, E. (2025). A political communication analysis of Prabowo Subianto’s first official speech. Politico, 25(2), 239–252. https://doi.org/10.32528/politico.v25i2.4134

Suhandano, S., Isti’anah, A., Suryani, D. S., Aziz, R. A., Abas, N., Ariffin, K., & Ahmad, B. E. (2025). Transboundary haze in Indonesian and Malaysian news media: Corpus-assisted ecolinguistics. Studies in English Language and Education, 12(3), 1546–1564. https://doi.org/10.24815/siele.v12i3.40570

Sundari, C., Purnomo, E. P., & Fathani, A. T. (2022). Civil society participation model: Forest and land fire prevention policy in Jambi Province. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 12(4), 669–678. https://doi.org/10.29244/jpsl.12.4.669-678

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Violleta, P. T., & Mawangi, G. T. (2026, 24 September). Prabowo ingin ilmuwan, masyarakat terlibat di Badan Pengelola Gambut. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5757337/prabowo-ingin-ilmuwan-masyarakat-terlibat-di-badan-pengelola-gambut

Warta Ekonomi. (2026, 25 September). Prabowo: Saya kalau bicara suka dipelintir. https://wartaekonomi.co.id/read637025/prabowo-saya-kalau-bicara-suka-dipelintir

Widiari, G. T. (2026, 17 September). Prabowo tindak tegas korporasi pelaku karhutla. Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/read/b2lC60w7-prabowo-tindak-tegas-korporasi-pelaku-karhutla

Winduajie, Y. (2026, 9 September). Prabowo terbitkan Inpres karhutla, bakar lahan kini terancam pidana. Okezone News. https://news.okezone.com/read/2026/09/09/337/3241080/prabowo-terbitkan-inpres-karhutla-bakar-lahan-kini-terancam-pidana

Yasir, M., & Ardiansyah, N. (2026, 16 September). Prabowo ingin pembakaran hutan digolongkan “terorisme ekologi”, sanksi bakal diperberat! Suara.com. https://www.suara.com/news/2026/09/16/222219/prabowo-ingin-pembakaran-hutan-digolongkan-terorisme-ekologi-sanksi-bakal-diperberat

Zhafira, A. N. (2026a, 16 September). Menhut: Penggunaan dana banpres karhutla harus dilakukan transparan. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5743311/menhut-penggunaan-dana-banpres-karhutla-harus-dilakukan-transparan

Zhafira, A. N. (2026b, 22 September). Menhut cabut lima izin perusahaan terkait karhutla Kalimantan. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5752065/menhut-cabut-lima-izin-perusahaan-terkait-karhutla-kalimantan

Diterbitkan

12-11-2026

Cara Mengutip

Simbolon, P. T., Tumanggor, R. O., Suryadi, B. A., Lembong, F. T., Nathanial, L. E., & Kaykaus, F. M. (2026). Analisis Tematik Komunikasi Politik Presiden Prabowo Subianto tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 Berdasarkan Prinsip Demokrasi. Jurnal Penelitian Inovatif, 6(5), 3881–3900. https://doi.org/10.54082/jupin.2827

Terbitan

Bagian

Sosial dan Humaniora