Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak pada Klien SAR Tax & Management Consultant

Penulis

  • Sadewa Hakkam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia
  • Srihadi Winarningsih Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.54082/jupin.482

Kata Kunci:

Arus Kas, Pajak Masukan, Pengembalian Pendahuluan, PPN, Restitusi

Abstrak

Dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sering kali mengalami permasalahan Lebih Bayar, salah satunya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, ketika mengajukan Restitusi untuk mendapatkan pengembalian Lebih Bayar tersebut, Wajib Pajak merasa kurang puas karena proses yang rumit dan cukup lama. Oleh Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan sebagai alternatif yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Pengembalian Pendahuluan PPN dibandingkan dengan Restitusi biasa, menganalisa dampak, manfaat dan kendalanya, serta untuk mengetahui Manajemen Restitusi yang baik untuk diterapkan perusahaan. Pengembalian Pendahuluan merupakan fasilitas yang disediakan DJP bagi Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang memerlukan pengembalian atas Lebih Bayar PPN. Penelitian terapan ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi objek penelitian pada perusahaan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan manajemen restitusi yang cukup baik dengan rutin melakukan Pembetulan SPT Masa PPN untuk memaksimalkan potensi Lebih Bayar PPN. Selanjutnya, dari hasil penerapan Pengembalian Pendahuluan terbukti efektif untuk meningkatkan Arus Kas Perusahaan menjadi lebih baik, dimana perusahaan mendapatkan pengembalian sebesar Rp204.338.490.368 yang dapat digunakan untuk kebutuhan perusahaan.

Referensi

Amala, M., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi.

Daryatno, A. B. (2021). Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Sebagai Alternatif Membantu Cashflow PT Continental Panjipratama Pada Masa Pandemi Covid-19. Senapenmas.

Daryatno, A. B. (2021). Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Sebagai ALternatif Membantu Cashflow PT Continental Panjipratama Pada Masa Pandemi Covid-19. Prosiding SENAPENMAS.

DDTC News. (2022, November 14). DJP Jelaskan 2 Perbedaan Penyebab SPT PPN Lebih Bayar, Apa Saja? Retrieved from https://news.ddtc.co.id/djp-jelaskan-2-perbedaan-penyebab-spt-ppn-lebih-bayar-apa-saja-43424

Direktur Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2021.

Kusuma, I. G., & Maradona, A. F. (2020). Peran Intelijen Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. E-Jurnal Akuntansi.

Miles, M. H. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. (T. R. Rohidi,

Trans.) USA: Sage Publications.

Mulyana, D. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nataherwin, & Widyasari. (2017). Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Bandung: Rasibook.

Naura, Y. R. (2019). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Perkebunan Nusantara

(Persero). UMSU.

Pemerintah Pusat Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah Pusat Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2021). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wibowo, B. A. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Penghematan Beban Arus Kas Pada PT. Budi Graha Perkasa Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Widhiartanti, A. C. (2017). Manfaat Pengembalian Pendahuluan atas PPN Lebih Bayar Terhadap Kinerja Keuangan PT ABC. Doctoral Dissertation Universitas Katolik Soegijapranata.

Wijaya, S. (2021). Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan: Perbedaan dan Permasalahan. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo.

Zuriah, N. (2009). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Diterbitkan

25-06-2024

Cara Mengutip

Hakkam, S., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak pada Klien SAR Tax & Management Consultant. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 1173–1186. https://doi.org/10.54082/jupin.482